KABUPATEN TANGERANG – Belakangan ini terkuak persoalan yang menyita mata manusia terfokus pada satu persoalan yaitu PSN PIK 2 yang berada di wilayah Tangerang Utara Kabupaten Tangerang.
PIK 2 yang di PSN kan menimbulkan permasalahan mendasar bagi masyarakat Tangerang Utara yaitu terusirnya masyarakat Tangerang di wilayahnya sendiri, menimbulkan kemiskinan serta adanya Variditas kesenjangan sosial di masyarakat Tangerang Utara
.
Selain itu, PSN PIK 2 di Tangerang Utara secara sengaja telah merubah aspek alih fungsi, berupa alih fungsi hutan lindung,, alih fungsi pantai publik, serta alih fungsi lahan sawah produktif. Semua itu terjadi bukan dengan tiba – tiba, namun adanya perencanaan yang sistematis yang melibatkan banyak pemangku kebijakan, mulai dari tingkat Desa,, tingkat Bupati sampai tingkat Gubernur, bahkan sampai Pemerintah Pusat
Peraturan perundang – undangan, peraturan Pemerintah maupun peraturan Menteri hanyalah sebuah peraturan semu bagi Oligarki untuk memuaskan hasrat ambisinya. Para Oligarki bahkan menyulap Tangerang Utara sebagai wilayah Ekpansi Oligarki.
Presiden Republik Indonesia mestinya berada pada pilihan Publik Opini, untuk bisa dengan tegas menghentikan adanya kegiatan Proyek Strategis Nasional PIK 2 demi untuk membela masysrakat yang dipimpinnya
.
Aksi – aksi yang dilakuan masyarakat sipil Tangerang Utara, Serang dan jakarta sebagai bentuk protes terhadap penguasa sampai saat ini belum mendapat perhatian yang serius dari para pemangku kebijakan
Bahkan Tiga Issue yang harus saya angkat adalah hasil dari rekomendasi pertemuan yakni, Masalah pagar laut, Masalah alih fungsi hutan lindung di Tangerang Utara, Masalah alih fungsi aktivasi pengurugan pantai publik di Desa Kohod dan Desa Muncung, serta alih fungsi lahan pertanian dilindungi atau LSD.
Ditulis oleh : Kurtubi, Juru bicara (Forum Ulama Akademisi dan Tokoh Masyarakat Banten) Yang diketuai oleh H.Embay dan KH. Ma”aruf Amin sebagai Dewan Pembina
(Yanto)
