KABUPATEN TANGERANG – Usai beberapa kali mencoba Aliansi Masyarakat Kabupaten Tangerang (AMPT) melayangkan surat untuk Audensi terkait sejumlah permasalahan dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah selama 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Tangerang.
Kini bertempat di Gedung Kantor Bupati Tangerang, AMPT yang terdiri dari gabungan seluruh LSM se- Kabupaten Tangerang bisa menyampaikan ” Uneg – Uneg” serta menggelar Dialog.(05/06/2026)
Audensi dan Dialog diterima langsung oleh Bupati Tangerang Drs. H. Moch. Maesyal Rasyid, didampingi Sekda, Kaban Kesbangpol, Kaban BPKAD, Kaban Inspektorat, Kadis DTRB serta jajaran OPD lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Taslim Wirawan SH Ketua LSM Seroja Indonesia saat ditemui Awak Media usai Audensi dan Dialog tersebut mengatakan, AMPT hanya menyampaikan sejumlah hal penting kepada Bupati Tangerang. Diiataranya :
# Tentang sejumlah Aset Daerah Kabupaten Tangerang, berupa kendaraan yang mana BPK telah menemukan adanya sejumlah kejanggalan dengan nominal yang cukup fantastis lebih kurang Rp.44 miliar
# Kemudian tentang pencairan APBDes ganda, yang sekarang cuma hanya menetapkan 3 orang tersangka saja, padahal terdapat 48 Desa yang tersandung kasus tersebut
# Selanjutnya terkait kesemerawutan pengelolaan menejemen PD Pasar (Perumda) Kabupaten Tangerang yang seakan seperti menunggu “Bom Waktu”
Taslim Wirawan juga menjelaskan, Dalam persoalan Perumda Pasar NKR Kabupaten Tangerang, AMPT lebih menekankan dan meminta agar Dirut PD.Pasar, dipecat saja. Karena dianggap tak becus dalam memimpin serta mengalami kerugian terus menerus dan hanya di jadikan sarang korupsi berjamaah tang sudah berlangsung dari Tahun ke Tahun,” ungkapnya
Bahkan beberapa waktu lalu juga Komisi III DPRD Kabupaten Tangerang , uga merekomendasikan agar segera memecat Finny Widiyanto, Direktur Utama PD Pasar yang telah berganti nama Perusahaan Umum Daerah Niaga Kerta Raharja (Perumda NKR) tersebut,” tuturnya
Taslim mengatakan, Finny dinilai tak becus memimpin perusahaan Plat merah karena adanya Indikasinya, Dividen yang diterima kas Daerah setiap tahunnya hanya berkisar Rp 420 juta. Padahal, BUMD tersebut memiliki aset yang bersumber dari penyertaan modal Daerah- APBD Pemkab Tangerang yang saat ini jumlahnya ditaksir mencapai Rp. 21 Miliar, jelas ini tidak masuk akal,”pungkasnya kesal.
Penulis : Yanto
Editor : **
